Salahsatu dampak negatif atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi, suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan yang sedang diemban tanpa adanya catatan
Penyelenggaraan negara yang tidak transparan berarti ketidaksediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak tersebarkan dan hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara. Akibatnya rakyat tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk berpartisipasi dalam bernegara. Ketidakterbukaan atau ketertutupan dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu ketidakterbukaan menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak berani bertanggungjawab atas apa saja yang telah dan akan dilakukan kepada rakyatnya. Penyelenggaraan negara yang tidak transparan dapat merenggangkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akibat hubungan yang tidak baik ini akan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, yaitu rakyat makin tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan, sehingga melemahkan persatuan dan proses kemajuan bangsa. Bertolak dari pengertian di atas, maka kita dapat mengenali suatu pemerintahan yang tidak transparan dari ciri-ciri berikut ini a. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif. b. Mereka menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat. c. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitar lapisan elite. d. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan. e. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter. f. Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesanpesan dari atas. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sangat bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Di dalam suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara tidak terbuka akan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah ini. a. Bidang politik Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal. Lembaga eksekutif sangat sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Setiapkali ada kebijakan yang diusulkan menjadi proyek sering disalahgunakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat. Legislatif jarang menghasilkan perundang-undangan yang sungguh-sungguh konsisten dengan pesan konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Itu terjadi karena proses pembahasan perundang-undangan diwarnai kompromi-kompromi dengan imbalan uang. Lembaga yudikatif juga sering menghasilkan putusanputusan kontroversial, yang bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. b. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sebagian besar diwarnai dengan uang pelicin. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di mana-mana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknya illegal fishing. c. Bidang sosial budaya dan keagamaan Dalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi. Hidup hanya diarahkan untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya dan kenikmatan hidup, tanpa mempedulikan moral dan etika. Keagamaan pun hanya bersifat formalistik, di mana di satu sisi seseorang rajin beribadah dan menyukai simbol-simbol keagamaan, tetapi ia pun tidak merasa bersalah apabila melakukan tindakan-tindakan menyimpang untuk memperkaya diri sendiri. d. Bidang pertahanan dan keamanan Profesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Akibatnya aparat tidak mampu mendeteksi secara dini, mencegah dan mengatasi berbagai gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya kekerasan pun menjadi peristiwa yang wajar di mana-mana. Dalam hal ini, korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat atau orang yang memiliki modal besar. Akibatnya banyak pihak yang tidak puas, sehingga rawan timbul disintegrasi bangsa. Menurut UNDP tahun 1997, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, beberapa indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan serta akibatnya adalah sebagai berikut 1. Partisipasi - Warga masyarakat dibatasi atau tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan. - Informasi hanya sepihak top down dan lebih bersifat instruktif. - Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik partai tunggal. - Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi. Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik partai tunggal. 2. Aturan hukum - Hukum dan peraturan perundangan lebih berpihak kepada penguasa. Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah dan lebih banyak - Penegakan hukum law enforcement lebih banyak berlaku bagi masyarakat bawah, baik secara politik maupun ekonomi. - Peraturan tentang hak-hak asasi manusia terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara. hidup dalam ketakutan serta tertekan. 3. Transparan - Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah. - Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi. - Tidak ada atau sulit bagi masyarakat untuk memonitor atau mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sangat tertutup dengan segala keburukannya, sehingga masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya. 4. Daya tanggap - Proses pelayanan sentralistik dan kaku. - Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa. - Layanan kepada masyarakat masih diskriminatif, konvensional, dan bertele-tele tidak responsif. Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Berorientasi konsensus - Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara. - Lebih banyak bersifat komando dan instruksi. - Segala macam bentuk prosedur lebih bersifat formalitas. - Tidak diberikannya peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah. Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Berkeadilan - Adanya diskriminasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Menutup peluang bagi dibentuknya organisasni nonpemerintah atau LSM yang menuntut keadilan dalam berbagai segi kehidupan. - Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan. 7. Efektivitas dan efisiensi - Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat up down. - Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak digunakan untuk acara-acara seremonial. - Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak berdasarkan prinsip kebutuhan. Negara cenderung salah urus dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga banyak pengangguran dan tidak memiliki daya saing. 8. Akuntabilitas - Pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah. - Swasta dan masyarkaat memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintah. - Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis. - Masyarakat dan pers tidak diberi kesempatan untuk menilai jalannya pemerintahan. Dominasinya pemerintah dalam semua lini kehidupan, menjadikan masyarakatnya tidak berdaya mengontrol apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya. 9. Bervisi strategis - Pemerintah lebih puas dengan kemapanan yang telah dicapai. - Sulit menerima perubahan terutama berkaitan dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. - Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, historis, dan kompleksitas sosial masyarakatnya. - Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. Banyaknya penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak mempedulikan terjadinya perubahan, baik internal maupun eksternal negaranya. 10. Kesalingterkaitan - Banyaknya penguasa yang arogan dan mengabaikan peran swasta atau masyarakat. - Pemerintah merasa diri paling benar dan paling pintar dalam menentukan jalannya kepemerintahan. - Masukan atau kritik dianggap provokator antikemapanan danstabilitas. - Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara. Para pejabat pemerintahan sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyarakat tidak merasakan atau tidak punya keinginan untuk bersinergi dalam membangun negaranya.
Mungkinhal ini belum terwujud dalam Negara kita sendiri, akan tetapi tahukah anda bahwa banyak sekali dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan itu. Sebelum membahas dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, tentunya kita harus mengerti apa itu pemerintahan terlebih dahulu. Secara umum, pemerintah berarti
D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan. Table of Contents Show Top 1 contoh dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan ...Top 2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanTop 3 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak ... - 123dokTop 4 dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanTop 5 BAB III Pertemuan II PDF - ScribdTop 6 Faktor Penyebab Pemerintahan Tidak Transparan - 7 Pemerintahan Yang Tidak Transparan - SlideShareTop 8 ETIKA PEMERINTAHANTop 9 Good Governance - Pengertian dan Contohnya Tokopedia KamusTop 10 DAMPAK SOSIAL KORUPSI - acch-kpk Top 1 contoh dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan ... Pengarang - Peringkat 102 Ringkasan . terpercaya Tabel 4-5 Keberagaman Antargolongan di sekitar Peserta Didik NO Antargolongan Uraian ​ . TolonggJelaskan pendapatmu yang dilakukan anak tersebut !​ . menurut kalian adakah hubungan antara kegiatan gotong - royong dengan semboyan bhineka tunggal ika​ . Di dalam rapat keluarga, semua anggota keluarga memiliki hak untuk . Jelaskan pendapat kalian tentang makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa danbernegaramohon bantuannya kak buat beso Hasil pencarian yang cocok Pada masa Orde Baru korupsi politik hampir terjadi di semua tingkatan pemerinah, mulai dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita ... ... Top 2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan Pengarang - Peringkat 154 Hasil pencarian yang cocok 30 Mar 2016 — Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka ... yang tidak transparan juga berdampak pada bidang politik, ekonomi, ... ... Top 3 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak ... - 123dok Pengarang - Peringkat 154 Ringkasan Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam. penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi. dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi telah disediakan. secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai. alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat. atau lambat cenderung akan menuju pada pemerintahan yang korup,. otoriter, atau diktator. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka. terha Hasil pencarian yang cocok Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam penyelenggaraan ... yang tidak transparan juga berdampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ... ... Top 4 dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Pengarang - Peringkat 145 Ringkasan . BAB 1 PENDAHULUAN . LATAR BELAKANG MASALAH Akibat yang secara langsung dari. penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi. politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau. kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan. pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat. itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu. membawa Hasil pencarian yang cocok 15 Agu 2013 — Pemerintahan yang tidak transparan Menurut Poerwodarminto dalam KBBI ... Bidang Ekonomi Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara ... ... Top 5 BAB III Pertemuan II PDF - Scribd Pengarang - Peringkat 96 Ringkasan You're Reading a Free PreviewPages5to8are not shown in this preview. Hasil pencarian yang cocok berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya. ... Berikan contoh dampak pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang. ekonomi ! ... Top 6 Faktor Penyebab Pemerintahan Tidak Transparan - Pengarang - Peringkat 158 Ringkasan . Lihat Ilustrasi pemerintah tidak transparan - Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya terbuka.. Mengutip dar Hasil pencarian yang cocok 18 Agu 2021 — Tidak transparannya pemerintah dalam penyelenggaraan negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor penyebab. Apa sajakah itu? ... Pengarang - Peringkat 130 Hasil pencarian yang cocok Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. ... Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai ... ... Top 8 ETIKA PEMERINTAHAN Pengarang - Peringkat 89 Hasil pencarian yang cocok oleh I Nurdin 2017 Dirujuk 32 kali — Pada umumnya kajian-kajian tentang moral atau moralitas dibagi 3 tiga kelompok bidang kajian menurut Supardi dan Romli. 2003, yaitu kognisi, afeksi, dan ... ... Top 9 Good Governance - Pengertian dan Contohnya Tokopedia Kamus Pengarang - Peringkat 106 Ringkasan Bagikan"Tata kelola organisasi yang baik dan sehat."Otoritas Jasa KeuanganGood governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Governance pada dasarnya pertama Hasil pencarian yang cocok Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi ... ... Top 10 DAMPAK SOSIAL KORUPSI - acch-kpk Pengarang - Peringkat 125 Hasil pencarian yang cocok sektor pemerintahan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia. ... berbagai dampak korupsi terhadap bidang kehidupan masyarakat baik dalam. ...
L Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan (terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan
Ketertutupan para penyelenggara Negara membuat sesuatu menjadi kabur, sehingga peluang peyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangatlah memungkinkan. Dan akibat ketertutupan inilah partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah semakin kecil. Apabila hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan bahwa pemerintahan Negara semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Hilangnya kepercayaan yang nantinya dapat berujung pada rasa saling curiga dari masyarakat terhadap pemerintah, dapat mengancam stabilitas nasional. Sementara tujuan Negara kita adalah terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai pembukaan UUD 1945 , bahwa Negara yang hendak didirikan adalah Negara Indonesia yang adil dan makmur dan bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman dan pemicu semangat bagi para penyelengara Negara bahwa tugas utamanya adalah menciptakan keadilan. Ketidakadilan merupakan sumber perpecahan sebuah bangsa. Adanya pertentangan, kerusuhan missal, aksi-aksi demo, dan pergolakan di suatu wilayah, salah satu sumbernya adalah ketidakadilan. Faktor- faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut 1. Pengaruh kekuasaan Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi Pemerintah yang sentralis Penyalahgunaan kekuasaan2. Moralitas Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber Sosial Ekonomi Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN4. Politik dan Hukum System politik yang otoriter Hukum telah menjadi alat kekuasaan Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan 1. Rendahnya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah 2. Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah 3. Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan public4. Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging Nilai dominan5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manuasia Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional. Contoh krisis multidimensional di berbagai bidang;a. Bidang Politik Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum, seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa Bidang Ekonomi Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh Bidang Sosial, Budaya, dan Agama Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi. d. Bidang Pertahanan dan Keamanan Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan. Jika penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. Sikappemerintah yang tidak transparan atau terbuka dalam membuat PERPPU ini. Pemerintah telah melakukan tindakan Maladministrasi dalam mengeluarkan PERPPU, karena tidak adanya keterlibatan publik pada pembahasan PERPPU tersebut. Kami meminta kepada Ombusman Republik Indonesia untuk memanggil pemerintah agar meminta klarifikasi terkait dengan
Jakarta, 01 Juni 2016 – Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi telah menyampaikan ke Publik mengenai sikap pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak, hal ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari tindak kejahatan seksual yang menurut pemerintah semakin mengkhwatirkan yang dimana menurut Presiden mengatakan PERPPU ini diterbitkan atas dasar semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak secara signifikan. Presiden meyakini bahwa tindak kejahatan seksual dapat mengancam dan membahayakan anak-anak serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan. maka karena itu Presiden mengatakan bahwa “Kejahatan terhadap anak sebagai salah satu kejahatan luar biasa”. Kejahatan luar biasa Bahwa kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengatakan bahwa kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karena kasus kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa, maka pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan maksimal dalam rangka memberikan perlindungan dan pemulihanbagi korban dengan memberikan pemenuhan akan hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi bagi korban atau keluarga korban. Namun karena pemerintah setengah hati dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, dengan tidak dicantumkan hak-hak korban dalam peraturan tersebut. Pemerintah tidak Transparan Pemerintah membuat dan mengeluarkan peraturan ini secara tertutup dan terkesan terburu-buru tanpa melibatkan peran serta masyarakat khususnya korban dan pendamping yang senantiasa bekerja untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Pemerintah seperti menutup akses bagi masyarakat untuk mengetahui isi dari PERPPU tersebut, Pemerintah mengeluarkan PERPPU ini atas karena tekanan sekelompok orang yang menginginkan PERPPU segera dikeluarkan, Sementara pemerintah tidak mempertimbangkan mengenai situasi dan kondisi di masyarakat yang masih pro dan kontra terkait dengan rencana mengeluarkan PERPPU tersebut. PERPPU ini tidak dibahas secara terbuka, hal ini kami sampaikan bahwa semenjak PERPPU ini sedang dalam proses diskusi di kalangan terbatas saja, masyarakat hanya mendengar dari media massa terkait dengan wacana pemerintah untuk menerbitkan PERPPU Kebiri yang dirubah namanya menjadi PERPPU Perlindungan Anak. pemerintah tidak mengikut sertakan masyarakat dalam untuk memberi masukan pada PERPPU ini. Bahwa selama proses pembahasan PERPPU ini, pemerintah melalui Kementrian PMK pernah satu 1 kali melakukan diskusi terbatas dengan aliansi 99 untuk melakukan pembahasan terhadap PERPPU ini, dan pada saat itu Aliansi 99 telah memberikan paper terkait dengan penolakan aliansi 99 mengenai rencana pemerintah mengeluarkan PERPPU ini. Kami memberikan alasan terkait dengan penolakan tersebut diantaranya adalah Dasar atau latar belakang Pemerintah mengeluarkan PERPPU KEBIRI atau diganti namanya menjadi tentang Perlindungan Anak Aliansi 99 menilai bahwa seharusnya pemerintah mengeluarkan PERPPU ini dengan mengedepankan keadilan bagi korban, karena keadilan bagi korban tidak hanya dengan pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya, namun keadilan bagi korban adalah pemerintah memperhatikan kehidupan korban pasca kejadian mulai dari Pemulihan baik fisik maupun psikis, Rehabilitasi, pemenuhan hak-hak korban dan persiapan re-integrasi sosial. PERPPU harus juga harus mengatur mengenai pencegahan yang komprehensif yang dimana selama ini kami menilai bahwa pemerintah masih lalai atau tidak maksimal untuk memberikan pencegahan terhadap kejahatan seksual anak di masyarakat. Melalui sosialisasi di keluarga, sekolah dan masyarakat. Pemeritah melakukan Maladministrasi Pemerintah menerbitkan PERPPU ini dengan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain, dimana kami melihat bahwa tujuan lain dari dengan diterbitkannya PERPPU tersebut adalah untuk memenuhi janji pemeerintah pada tekanan publik yang menginginkan PERPPU ini dilaksanakan. Sementara kami menilai bahwa, Pemerintah telah lalai dan melakukan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban. Mereka anak-anak yang terlupakan Pemerintah membuatkan peraturan pada PERPPU ini hanya mengatur mengenai Kejahatan seksual yang dimana diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76 E pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah lupa dengan persoalan lain khususnya mengenai anak yang menjadi korban Ekspolitasi Seksual, anak yang ditraffickingkan untuk tujuan seksual, anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yang menjadi korban paedofill dan anak yang dinikahkan di usia muda dan beberapa persoalan anak lainnya. Maka berdasarkan Kami dari Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi 99 melakukan pengaduan ke Ombusman Republik Indonesia mengenai Sikap pemerintah yang tidak transparan atau terbuka dalam membuat PERPPU ini Pemerintah telah melakukan tindakan Maladministrasi dalam mengeluarkan PERPPU, karena tidak adanya keterlibatan publik pada pembahasan PERPPU tersebut. Kami meminta kepada Ombusman Republik Indonesia untuk memanggil pemerintah agar meminta klarifikasi terkait dengan sikap pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak yang dimana tidak melibatkan masyarakat. Kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Aliansi 99 ICJR, ELSAM, ECPAT Indonesia, LBH Apik Jakarta, Asosiasi Apik se-Indonesia, MAPPI, LBH Jakarta, YLBHI, Forum Pengada Layanan, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI,, WALHI, KePPak Perempuan, Institute Perempuan, HRWG, CEDAW Working Group CWGI, Perempuan Mahardika, Positive Hope Indonesia, KONTRAS, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat, PP3M Jakarta, OPSI, Lentera Anak Pelangi, PSHK, LDD, SAMIN, Gugah Nurani Indonesia, Sahabat Anak, Perkumpulan Magenta, Tegak Tegar, Simponi Band, YPHA, Budaya Mandiri, IMPARSIAL, Yayasan PULIH, Kriminologi UI, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, KPKB, Institute Kapal Perempuan, ANSIPOL, Lembaga Partisipasi Perempuan, Kalyanamitra, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan dan Anak IPPAI, Aman Indonesia, Indonesia Beragam, Yayasan Cahaya Guru, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI, PEKKA, Migrant Care, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berprespektif Gender seluruh Indonesia APPHGI, INFID, RAHIMA, Association for Community Empowerment ACE, Perkumpulan Rumpun, Sejiwa, LPBHP Sarasvati, SAPA Institute- Bandung, LeIP, TURC, Masyarakat Akar Rumput MAKAR, Afy Indonesia, Rifka Annisa-Yogyakarta, IPPI Ikatan Perempuan Positif Indonesia, SCN CREST Semarak Cerlang Nusa, Aliansi Remaja Independen, Fahmina Institute, MITRA IMADEI, Yayasan Bhakti Makasar, Yayasan Kesehatan Perempuan, KOMPAK Jakarta, Assosiasi PPSW, Jala PRT, Cahaya Perempuan WCC, Rumah KITAB, SEPERLIMA, PKWG UI, PRG UI, Kajian Gender UI, Flower Aceh, Perkumpulan Harmonia, Yayasan Nanda Dian Nusantara, ILRC, Mitra Perempuan Women’s Crisis Center, PUSKA PA UI, Yayasan Jurnal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Yayasan KAKAK Solo, Indonesian Conference on Religion and Peace ICRP, ARDHANARY Institute, PGI, YSSN Pontianak, Yayasan Setara Semarang, dan PKPA Medan CP Erasmus Napitupulu ICJR 08111441800 Imun LBH Apik 081212210141 Erna ECPAT Indonesia 08121339906 Veni LBH Apik Jakarta 083893445587
dalamrangka mengurangi dan menghindari terjadinya aktivitas kerja yang tidak transparan dari oknum pemerintah yang menjalankan kegiatan secara tidak transparan. KAJIAN TEORI Sebelum menjelaskan mengenai konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu dijelaskan dasar pijakan kajian transparansi itu
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pada pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka akuntabilitas publik. Banyak faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Faktor sistem politik yang bersifat tertutup merupakan salah satu faktor utama. Sistem politik yang tertutup tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Faktor lainnya adalah sumber daya manusianya yang bersifat feodal, oportunis, dan penerapan aji mumpung. Secara umum faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, pengaruh kekuasaan. Dalam hal ini penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. Penyalahgunaan kekuasaan ini mungkin terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Pada umumnya, pemerintah mengabaikan proses demokratisasi sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya saluran komunikasi tersumbat, timbul gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Akibatnya, kemungkinan besar akan terjadi peralihan kekuasaan yang menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antarkelompok di masyarakat. Kedua, faktor moralitas. Faktor ini berupa terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga pada kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini berupa sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. Selain itu, perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar, turut menjadi faktor penyebab utama. Keempat, politik dan hukum. Dalam hal ini, sistem politik yang otoriter menyebabkan para pemimpin tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum. Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan, secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pada masa Orde Baru korupsi politik hampir terjadi di semua tingkatan pemerinah, mulai dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensi di berbagai bidang kehidupan.

Adapundampak dari pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut. Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat. Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun

Jakarta - Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi penyelenggaraan pemerintahan, istilah ini memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pernah dengar di media massa soal kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, permasalahan-permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN tersebut adalah dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak yang tidak transparan adalah pemerintahan yang tidak terbuka, tidak kelihatan isinya atau tidak untuk umum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahnya dilakukan hanya oleh sekelompok orang tertentu saja dan hanya diketahui mereka, bukan penyelenggaraan pemerintah harus bisa dilakukan untuk menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah bertugas dalam menjalankan segala bentuk sistem pemerintahan atas sepengetahuan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara tidak transparan, maka akan menghasilkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Selain itu juga akan timbul banyak reaksi negatif jika dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ini tidak bisa buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI oleh Hasim, dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sangat berdampak serius terhadap kehidupan bangsa dan yang ditimbulkan akan langsung dirasakan oleh masyarakat baik penderitaan politik, ekonomi, keamanan maupun yang penyelenggaraan pemerintahan ini tidak transparan, maka bisa menyebabkan pemerintah menjadi seenaknya sehingga menciptakan kekuasaan oligarki yang akan menyengsarakan itu, perlu diketahui ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalahRakyat tidak punya hak ikut serta dalam pemerintahanPemerintah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyatTidak terdapat kontrol atau pengawasan pemerintah oleh rakyatIdeologi yang dianut doktrinerTidak adanya pembagian kekuasaanDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanMuncul banyak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotismeMenimbulkan disintegrasi bangsaNegara tidak bisa demokratisKeberadaan pers tidak bebasAdanya pelanggaran-pelanggaran HAMTidak adanya dukungan politik dari rakyat Simak Video "Survei Voxpol Pemilih Ganjar Puas Kinerja Jokowi, Pemilih Anies Tidak" [GambasVideo 20detik] pal/pal
DampakPemerintahan Yang Transparan. Pemerintahan yang transparan adalah dambaan setiap warga negara yang sadar akan haknya untuk bisa hidup makmur, sejahtera lahir dan batin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "pemerintah" berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya.
Apa akibat akibat dari pemerintah yang tidak transparan? Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Pengaruh kekuasaan. Konflik sosial budaya. Penyelewengan hukum. Etika. Politik dan hukum. Seperti apa ciri ciri pemerintahan yang tidak transparan? 1. Tidak terdapat keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. 3. Tidak adanya control atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap Pemerintah. 4. Menganut ideology yang doktriner. 5. Tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang tidak transparan? Jawaban. maksudnya adalah pemerintahan yang terlalu segi eekonomi cntohnya pemerintahan yang dimana pemerintah itu secara tertutup dan tidak terang2an kepada rakyat dalam membahas masalah perekonomian. Faktor apa yang menyebabkan pemerintahan tidak good governance? Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor–faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Bagaimana masyarakat mencegah praktik pemerintah yang tidak transparan? Contoh upaya pencegahan penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut. Kita mendorong pemerintah menggunakan sistem e-budgeting untuk penganggaran. Kita mendorong penggunaan anggaran melalui lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Mengapa diperlukannya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan? Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan fairness dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Mengapa konsep transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan negara? Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik? Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur … Apa ciri-ciri good governance yang baik? Good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Good governance mampu menyediakan informasi secara transparan. 8 Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan yang baik? Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bertanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan. Independensi. Transparansi. Partisipasi. Koordinasi. Apa saja ciri-ciri tata pemerintahan yang baik? Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan aktivitas yang dilakukan. Partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Akuntabilitas. Koordinasi. Apa itu pemerintahan yang transparan dan akuntabel? Transparan dan akuntabel berarti setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan opennsess yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Apa yang dimaksud dengan transparan? Pengertian Transparansi Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang akuntabel? Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media … Apa saja faktor faktor yang terlibat dalam governance? Hambatan seperti apa sehingga good governance sulit diterapkan? Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, … Faktor apa saja yang mendukung terwujudnya good governance? Bagaimana upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan melalui jalur pendidikan masyarakat? Jawaban. Upaya untuk menghindari penyelenggaraan yang kurang transparan melalui jalur pendidikan masyarakat adalah dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif dalam masyarakat E. References Pertanyaan Lainnya1Bagaimana cara menghapus akun di brainly?2Apa manfaat hidrokarbon?3Apa sajakah pokok ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw di Mekah?4What is the generic structure of text?5Manakah yang termasuk hikmah salat?6Tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai pewarna alami?7Apa saja sikap empati?8Apa yang dimaksud Will You Be My Lover?9Hati dipelajari pada tingkat organisasi apa?10Apakah yang dimaksud dengan tekanan parsial oksigen?
B Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan 1. Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi Reformasi merupakan salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Foto KumparanReformasi merupakan salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Maka dari itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk memahami pengertian KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau artikel ini, kita akan membahas mengenai sejarah serta dampak reformasi di Indonesia. Berikut Pengertian ReformasiMenurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Foto dari buku Kebijakan Pendidikan karya Suryawahyuni Latief, reformasi berasal dari kata "re" dan "formasi, bermakna “kembali” dan “susunan”, sehingga reformasi dapat diartikan “susunan kembali”.Reformasi adalah suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistem, kebijakan, atau institusi yang dianggap tidak adil, korup, atau otoriter. Reformasi seringkali dilakukan oleh rakyat untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, transparansi, dan demokrasi yang lebih baik. Di Indonesia, Reformasi merujuk pada perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan yang terjadi pada akhir tahun Reformasi di IndonesiaReformasi di Indonesia dimulai sebagai hasil dari tekanan yang semakin meningkat terhadap rezim otoriter yang berkuasa pada saat itu, yaitu Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim Soeharto ditandai dengan praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan ketidakadilan politik yang telah berlangsung selama lebih dari tiga yang memicu Reformasi dimulai pada tahun 1997 dengan krisis keuangan Asia yang mengguncang ekonomi Indonesia. Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem ekonomi dan korupsi yang meluas di negara tersebut. Protes dan demonstrasi massa yang mengkritik pemerintah Soeharto pun semakin meningkat. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998, ketika mahasiswa dan masyarakat umum turun ke jalan dalam apa yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat mahasiswa tewas dalam aksi tersebut, dan kejadian ini memicu kemarahan dan aksi protes yang lebih besar suasana ketegangan sosial yang semakin meningkat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Posisinya kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, yang menjadi presiden ke-3 Indonesia. Habibie mengambil langkah-langkah reformis untuk mengatasi tuntutan rakyat, termasuk melonggarkan pembatasan kebebasan pers, mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta mengumumkan pemilu yang bebas dan politik yang signifikan terjadi pada tahun 1999, ketika dilaksanakan pemilihan umum yang mencakup pemilihan presiden dan parlemen. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden ke-4 Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Megawati Sukarnoputri pada tahun 2001 setelah Wahid diberhentikan melalui mekanisme politik terus berlangsung dengan adanya revisi konstitusi pada tahun 2002 yang mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih Reformasi bagi Negara IndonesiaDampak reformasi di Indonesia sangatlah luas dan beragam, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Foto KumparanDampak reformasi di Indonesia sangatlah luas dan beragam, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa dampak penting dari Reformasi di Indonesia1. Munculnya DemokratisasiReformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dan demokrasi. Sistem politik Indonesia menjadi lebih terbuka dan inklusif dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media yang lebih besar. 2. Kebebasan Sipil dan HAMAdanya perubahan hukum dan pendirian lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPK telah meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap HAM, serta memberantas korupsi dan pelanggaran hak asasi Perkembangan Media dan InformasiReformasi membawa perubahan besar dalam bidang media dan informasi. Kebebasan pers yang lebih besar memungkinkan media untuk beroperasi secara independen dan melaporkan berita secara lebih transparan. Kemajuan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mempercepat akses publik terhadap Pembangunan EkonomiReformasi juga memiliki dampak signifikan dalam bidang ekonomi. Dengan pembukaan pasar dan liberalisasi ekonomi, Indonesia berhasil menarik investasi asing yang lebih besar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. 5. Kebangkitan Sosial dan BudayaReformasi juga telah memicu kebangkitan sosial dan budaya di Indonesia. Masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menyuarakan aspirasi dan identitas budaya mereka. Kapan puncak reformasi di Indonesia?Kapan Soeharto lengser?Apa motif reformasi?
PelaksanaHarian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Prov. Kalteng) Drs. H. Sapto Nugroho Handono Wareh, MM yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalteng Ir. Herson B. Aden, M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Festival Medial Pertunjukan Rakyat (Fetunra
BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan. TUJUAN PEMBAHASAN Ingin mengeetahui dampak penyelenggaran pemerintah yang tidak transparan. faktor-faktor penyebap pemerintah yang tidak transparan Ingin mengetahui penanganan pemerintah yang tidak transparan. Ingin mengetahui ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan Ingin mengetahui bidang bidang yang berdampak pada pemerintahan yang tidak transparan. TINJAUAN TEORITIS Pemerintahan yang tidak transparan Menurut Poerwodarminto dalam KBBI , penyelenggaraan adalah suatu proses atau menyelenggarakan sesuatu. Pemerintahan dapat berarti proses. Cara atau perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan Negara. Bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparanAdapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup yaitu sebagai berikut. absolute b. Tirani c. Otokrasi d. Oligarki e. Dictator a. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan Tertutup Yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bias membedakan pemerintahan suatu Negara adalah tertutup. Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat otoriter dan dictator. Adapun secara definitive karakter pemerintahan tertutup adalah sebagai berikut. Budaya politik secara personal dan kelembagaan Negara cenderung elitis dan ekslusif Kekuasaan ekonomi terpuasat pada golongan elite politik. Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan. Kebijakan politik pemerintahan cenderung bersifat mendikte. Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak. Kegiatan organisasi politik dibatasi. Kebebasan pers sangat dikebiri. Pengambilan kebijakan Negara cenderung sentralistik atau top down. b. Pemerintahan Tertutup Dan Akibatnya 1. Bidang Politik Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. a. Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistic dan kultur neopeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun. b. Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan. c. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijakan. 2. Bidang Ekonomi Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok orang pengusaha dan untuk kepentingannya. Praktek menyimpang atau kebijakan yang keliru yaitu sebagai berikut. a. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang terdapat pada timbulnya kesenjangan sosial. b. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati. c. Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah ampai ketingkat terendah. d. Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional. 3. Bidang Agama Dan Sosial Budaya Kondisi kehidupan beragama dan social budaya di masa orde baru khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut. a. Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME b. Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan. c. Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan d. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun. e. Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat. 4. Bidang Hukum Penyelenggaraan pemerintahan tertutup diberbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. a. Penyelengggaraan pemerintahan dibidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh presiden, golkar, dan abri telah tertutup dari unsure masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan dengan baik. b. Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan. c. Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakekatnya seluruh rakyat, melainkan berada ditangan konglomerat tersebut. d. Penyelenggaraan di bidang hokum yang dinilai oleh masyarakat kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat. BAB II PEMBAHASAN dampak penyelenggaran pemerintah yang tidak transparan ü Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka .Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan.Ini sesuai dengan ü Sebaliknya tertutup adalam menutupi sedemikian rupa agar informasi kepemerintahan tidak diketahui oleh hal layak. System pemerintahan yang demokratis, seharusnya diselenggarakan dengan secara terbuka. Apabila system pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan membuat dampak negative bagi kehidupan berbangsa dan adanya keterbukaan diharapkan penyelenggaraan Negara bersedia membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar,jujur dan tidak diskriminatif dengan memerhatikan perlidungan atas hak asasi manusia berdasarkan pangkat,golongan,dan rahasia Negara. Kebalikan dari penyelenggaraan Negara terbuka adalah penyelenggaraan atau pemerintahan yang tertutup atau tidak transparan. Penyelengaraan Negara yang tertutup bararti ketidaksamaan para pejabat Negara untuk memberitahukan hal-hal public kepada masyarakat luas. Kebijakan yang seharusnya diketahui pleh masyarakat luas tidak disebarkan secara luas dan dan hanya diketahui oleh lingkungan pejabat saja. Dan hanya pejabat pula lah yang berkuasa atas kepemerintahaan karena tidak adanya pertanggung jawaban kepada rakyat. Dan oleh karena itu rakyat pun tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti mereka lakukan untuk berpartisipasi karena system pemerintahannya retutup. Dan control keterlibatan langsung dari rakyat pun tidak ada atau sangat kecil, serta tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas dipemerintahan. ketertutupan justru dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidu berbangsa dan bernegara. Ketertutupan itu menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya saat ini dan masa lalu. Dengan begitu terdapat hubungan yang sangat buruk antar masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Hubungan yang buruk ini dapat menimbulkan krisis ketidak percayaan . ketidak percayaan ini dapat menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakan terhadap penyelenggaraan itu pemerintah yang tertutup mengakibatkan ketidak mampuan Negara lain berhubungan baik dengan Negara kita . ketidak mampuan mencegah berbagai ppotologi social,ekonomi,politik,dan korupsi juga diakibatkan oleh penyelenggaraan pemerintahaan yang tertutup. Ketertutupanpun juga mengakibatkan matinya peluang mengembangkan kreatifitas dan kemampuan bersaing secara sehat dab terbuka. Terjadinya kebijakan-kebijakan public uang tidak terbuka juga mengakibatkan ketidakpuasaan social,keresahan social,frustasi social dan berdampak pada stabilitas politik. Dan karena hubungan masyarakat dengan pemerintah yang tak harmonis mengakibatkan kecurigaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan merasa pemerintah belum sepenuhnya memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima. jika masyarakat ingin percaya dan tidak berfikiran negative maka pemerintah harus besifat terbnuka karena keterbukaan adalah salah satu komunikasi. Jadi apabila pemerintah kurang terbuka maka komunikasi dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan kepemerintahaan bekurang. ini sesuai dengan ü Ketertutupan para penyelenggara Negara membuat sesuatu menjadi kabur, sehingga peluang peyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangatlah kenyataan inilah yang saat ini terjadi dalam pemerintahan kita. Lihat saja bagaimana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang di lakukan oleh oknum pemerintah begitu tertutup rapih dan seolah-olah menjadi budaya dikalangan elit politik. Sungguh kenyataan yang sangat ironis dan memprihatinkan. Dan akibat ketertutupan inilah partisipasi masyarakat terhadap penyeenggaraan pemerintah semakin kecil. Apabila hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan bahwa pemerintahan Negara semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Bisa dibayangkan seandainya hal ini terjadi. Bila suatu pemerintah sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, berbagai unjuk rasa, penentangan, kerusuhan massal yang akhir-akhir ini merebak, tidak dapat dielakan. Kita lihat di laoangan bagaimana oknum pemerintah melakukan penggusuran secara paksa terhadap Rakyat kecil. Para pedagang kaki lima yang digusur secara paksa. Dimanakah letak keadilan? masihkah ada hati nurani dari para pemegang kekuasaan. Sekali lagi dimanakah letak sebuah keadilan? Sementara tujuan Negara kita adalah terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai pembukaan UUD 1945 , bahwa Negara yang hendak didirikan adalah Negara Indonesia yang adil dan makmur dan bertujuan menciptakan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang terkandung dalam UUD 1945 inilah yang seharusnya menjadi pedoman dan pemicu semangat bagi para penyelengara Negara bahwa tugas utamanya adalah menciptakan keadilan. Ketidakadilan merupakan sumber perpecahan sebuah bangsa. Adanya pertentangan, kerusuhan missal, aksi-aksi demo, dan pergolakan di suatu wilayah, salah satu sumbernya adalah ketidakadilan. Sementara para penyelenggara pemerintah menikmati kekayaan yang mereka tumpuk, rakyat kecil semakin terpuruk. Apa sebenarnya demokrasi itu? “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Apakah hal ini hanya dijadikan kedok untuk menutupi kebobrokan pemerintah kita saat ini? kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sesungguhnya adalah suatu amanat yang harus dijalankan dengan kejujuran oleh para penyelenggara pemerintahan. Hilangnya kepercayaan yang nantinya dapat berujung pada rasa saling curiga dari masyarakat terhadap pemerintah, dapat mengancam stabilitas nasional. Untuk itu perlu di bangun dan di bina sikap saling keterbukaan antara penyelenggara pemerintahan dan rakyat. Dengan adanya keterbukaan inilah dapat melahirkan komunikasi yang akan menumbuhkan kepercayaan dan mengatasi rasa saling curiga dengan demikian suatu kehidupan yang yang menjadi tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dapat hal inilah yang selama ini kita idamkan. ini sesuai dengan 1. Tumbuh dan berkembangnya KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat. 2. Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin. 3. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas public akan terus dikurang mungkin sampai 0% faktor-faktor penyebap pemerintah yang tidak transparan. a Keter batasan kemampuan material, aspek mental sepiritual. - keterbatasan material Karena pemerintah kurang dalam pendapatan sehingga melakukan tindakan korupsi,kolusi,dan nepotisme . - keterbatasan spiritual karena kurang keimanannya yang kurang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga melakukan hal yang tidak transparan tersebut. b Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa. - pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurang nya kedasaran pemerintah untuk beriman kepada tuhan yang maha esa. Sehingga pemerintah melakukan suatu kecurangan. - budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa c Keterbatasan dalam pengadilan diri , khususnya dalam penegakan HAM. - pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidak mementingkan rakyat . pemerintah yang tidak terbuka dan tidak peduli dampak yang dirasakan rakyat. ini sesuai dengan back to reff Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi Pemerintah yang sentralis Penyalahgunaan kekuasaan Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN System politik yang otoriter Hukum telah menjadi alat kekuasaan ü Nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa tidak dijadikan sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara ü Pancasila sebagai ideologi negara disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan ü Konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik ü Hukum telah menjadi alat kekuasaan ü Penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan keberpihakan dalam perekonomian ü Sistem politik yang otoriter ü Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik ü Pemerintah mengabaikan sistem demokrasi ü Pemerintahan yang terpusat ü Penyalahgunaan kekuasaan ü Penyalahgunaan Peran sosial politik TNI a. Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya b. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik c. Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi d. Pemerintah yang sentralis e. Penyalahgunaan kekuasaan 2. Moralitas Terbaliknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika a. Sering terjadinya konflik social sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil b. Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN a. System politik yang otoriter b. Hukum telah menjadi alat kekuasaan penanganan pemerintah yang tidak transparan. 1. Perlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Menegakkan supremasi hukum dan perundang undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. 3. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib,damai,demokratis sesuai dengan hukum perundang undangan. 4. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kek uasaan dapat berlangsung dengan seimbang. Ø Sikap untuk Mengatasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanPerlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMenegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan integritas profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. ini sesuai dengan Ø Jakarta - DPR sesalkan sikap Depkeu dan BI yang tidak tranparan dalam kasus bailout Bank Century. Meskipun dalam UU JPSK tidak diatur bahwa LPS harus melaporkan apa yang sudah dilakukannya kepada DPR, namun dalam kesepahaman antara DPR dan pemerintah, koordinasi untuk penanganan tetap perlu dilakukan. “Kita sesalkan betul kenapa LPS dan Depkeu tidak transparan,” ungkap anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat di dalam diskusi bertemakan 'Di balik Kucuran Dana Bank Century' di rumah makan di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta, Sabtu 5/9/2009. Andi menyatakan, dari dana bailout yang sudah dikucurkan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun. “DPR cuma sepakati Rp 1,3 triliun, setelah bulan Januari tidak ada komunikasi dan tidak ada laporan apa-apa mengenai masalah ini, sampai rumor berkembang dan masuk ke DPR masih tidak ada juga ada pembicaraan detil,” ungkapnya. Untuk itu, Andi menegaskan pihaknya meminta BPK untuk melakukan audit investigatif karena banyak sekali hal yang ingin DPR ketahui terkait pengucuran dana ke Bank milik Robert Tantular tersebut. “Kami ingin ketahui bagaimana proses bailot tersebut sepanjang Januari-Juni. Jadi kami meminta BPK melakukan audit investigatif,” jelasnya. Andi menambahkan dengan adanya audit investigasi ini maka, dokumen yang menjadi rahasia perbankan, nantinya akan menjadi dokumen publik sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan skandal Bank Century akan terkuak. “Yang paling penting BPK harus objektif dan independent. Yang salah itu yang kita cari,” tuturnya. Ø Sikap untuk Mengatasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanPerlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan integritas profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara ini sesuai dengan ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan ü Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif. ü Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter. ü Pemerintah tidak menyediakan berbagai factual kebijakan-kebijakan yang akan dan sudahdibuatnya ü tidak danya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan dan mengakses berbagaidokumen pemerintah ü tidak Terbukanya rapat pemerintah bagi publik dan pers ü Tida kadanya konsultasi publik dilakukan secara sistematika ü tidak Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan ü tidak Pertanggungjawaban sosial ü tidak Dukungan rakyat dalam pemerintahan ü Tidak Pengawasan rakyat dalam pemerintaha bidang bidang yang berdampak pada pemerintahan yang tidak transparan a. Bidang Politik Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli. b. Bidang Ekonomi Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal. c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi. d. Bidang Pertahanan dan Keamanan Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. ini sesuai dengan . Politik Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum, seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli. b. Bidang Ekonomi Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal. c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi. d. Bidang Pertahanan dan Keamanan 1. Bidang Politik Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. a. Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistic dan kultur neopeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun. b. Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan. c. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijakan. 2. Bidang Ekonomi Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok orang pengusaha dan untuk kepentingannya. Praktek menyimpang atau kebijakan yang keliru yaitu sebagai berikut. a. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang terdapat pada timbulnya kesenjangan sosial. b. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati. c. Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah ampai ketingkat terendah. d. Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional. 3. Bidang Agama Dan Sosial Budaya Kondisi kehidupan beragama dan social budaya di masa orde baru khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut. a. Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME b. Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan. c. Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan d. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun. e. Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat. 4. Bidang Hukum Penyelenggaraan pemerintahan tertutup diberbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. a. Penyelengggaraan pemerintahan dibidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh presiden, golkar, dan abri telah tertutup dari unsure masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan dengan baik. b. Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan. c. Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakekatnya seluruh rakyat, melainkan berada ditangan konglomerat tersebut. d. Penyelenggaraan di bidang hokum yang dinilai oleh masyarakat kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat. ini sesuai dengan Sumaatmadja, Nursid. 2006 Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung Alfabeta. a. Bidang Politik Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli. b. Bidang Ekonomi Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal. c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi. d. Bidang Pertahanan dan Keamanan Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.ini sesuai dengan 21/akibat-penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak-transparan BAB III PENUTUP Bagi rakyat Sebaiknya kita mengenal lebih dalam tentang Pemerintahan. Janganlah kita member komentar yang kurang baik terhadap pemerintahan. Bagi Pemerintah Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugas sebagai kepercayaan masyarakat. Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka .Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan. Daftar pustaka ü lampiran Pemerintahan yang tidak transparan merupakan pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Bentuk pemerintahan seperti ini cenderung absolut. Pemerintah dalam bentuk pemerintahan ini cenderung menjauhkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat rakyat yang selalu menginginkan adanya transparansi atau keterbukan dalam roda pemerintahan di negaranya. Atau dengan kata lain, rakyat begitu mendambakan suatu bentuk pemerintahan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan di negaranya. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang penyelenggaraon pemerintahan tidak transporon. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan hakikat pemerintahan yang baik, memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dan menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. .
  • du0y9xr2ah.pages.dev/351
  • du0y9xr2ah.pages.dev/318
  • du0y9xr2ah.pages.dev/183
  • du0y9xr2ah.pages.dev/450
  • du0y9xr2ah.pages.dev/199
  • du0y9xr2ah.pages.dev/241
  • du0y9xr2ah.pages.dev/440
  • du0y9xr2ah.pages.dev/202

    • dampak pemerintahan yang tidak transparan